Detail OPD

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: front/detail.php

Line Number: 47

Backtrace:

File: /var/www/html/bijakpintar/application/views/front/detail.php
Line: 47
Function: _error_handler

File: /var/www/html/bijakpintar/application/controllers/front/Detailopd.php
Line: 41
Function: view

File: /var/www/html/bijakpintar/index.php
Line: 315
Function: require_once

Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan

  • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
      • Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
    • Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
      • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
  • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
      • Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
      • Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
      • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
  • Penempatan Tenaga Kerja
    • Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
      • Perluasan kesempatan kerja
  • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
    • Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
      • Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
    • Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
      • Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
    • Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
      • Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
      • Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
  • PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
    • Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
      • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
      • Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
    • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
      • Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
  • PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
    • Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
      • Pelayanan Antar Kerja
      • Perluasan Kesempatan Kerja
    • Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      • Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
    • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
      • Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
    • Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
      • Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
      • Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik
      • Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
      • Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
  • PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
    • Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
      • Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
      • Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
      • Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
      • Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
      • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
      • Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
      • Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
    • Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
      • Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
      • Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
      • Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
  • PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
    • Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
      • Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
      • Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
      • Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
  • PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
    • Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
      • Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  • Program Pengawasan Ketenagakerjaan
  • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • Program Hubungan Industrial