Detail OPD

GERMAS

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: front/detail.php

Line Number: 47

Backtrace:

File: /var/www/html/bijakpintar/application/views/front/detail.php
Line: 47
Function: _error_handler

File: /var/www/html/bijakpintar/application/controllers/front/Detailopd.php
Line: 41
Function: view

File: /var/www/html/bijakpintar/index.php
Line: 315
Function: require_once

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

  • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
      • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum ,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
    • Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
      • Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
        • Pembentukan Layanan Konseling Keluarga (Ngelink - KELUARGA)
  • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
        • Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
      • Penyedia Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
        • Penyedian Paket PEDULI KAMU
  • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
      • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
  • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
    • Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
    • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
      • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
  • Program Perlindungan Perempuan
    • Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
  • Program Perlindungan Khusus Anak
    • Penguatan Penyediaan Layanan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kewenangan Provinsi
      • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  • Program Pemenuhan Hak Anak
    • Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
    • Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
      • Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
    • Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
      • Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Penigkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Penyadiaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
      • Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuandal am politik 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi J
    • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
      • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan
  • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekeras an
    • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi
    • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah KabupatenKota
      • Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi
    • Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Layanan yang diberikan
    • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
      • Layanan yang diberikan
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
    • Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
      • Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yangmendapat kan penguatan
    • Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat
  • PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
    • Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
    • Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
    • Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
      • Jumlah SDM yang mendapatkan pengembanga n KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus
    • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
      • Aktivis PATBM di kabupaten/kot a yang mendapat pelatihan
    • Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta penyedia layanan yang mendapatkan advokasi peningkatan kapasitas
  • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
    • Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
      • Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun
    • Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
    • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Jumlah Forum Anak yang mendapatkan edukasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak
    • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
  • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
    • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
      • Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan peran perempuandal am politik 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi J
    • Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
      • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mendapatkan pelatihan Market Place
    • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaku IR yang mengikuti penguatan keuangan
  • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
      • Jumlah peserta yang mendapatkan Advokasi Perempuan dan Anak dari TindakKekeras an
    • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
      • Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi
    • Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Layanan yang diberikan
    • Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
      • Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yangmendapat kan penguatan
    • Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
      • Jumlah pemenuhan kebutuhan spesifik dalam kondisi khusus dan kondisi darurat
  • PROGRAM PEMENUHAN KHUSUS ANAK
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
    • Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
    • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
    • Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
  • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
    • Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
      • Jumlah Kebijakan Pemenuhan Hak Anak yang disusun
    • Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
      • Jumlah SDM yang mendapatkan advokasi layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
    • Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
    • Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota
  • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
  • PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA